Komisi V DPR RI meminta sinkronisasi program diantara Ditjen Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian untuk lebih fokus, sehingga tidak ada program yang mubazir.

            Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR, Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Ditjen SDA dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Selasa sore (22/3) di gedung DPR.

            Mulyadi mengatakan, Komisi V melihat ada pembangunan bendungan/waduk yang sudah diselesaikan pekerjaannya dalam rangka mensuport lahan pertanian, namun sangat disayangkan lahan pertaniannya belum ada.

            Seiiring dengan dibangunnya bendungan/waduk di suatu daerah, seharusnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dapat segera mengusahakan lahan pertanian di daerah tersebut, sehingga bendungan/waduk yang dibangun tidak sia-sia.

            Demikian juga sebaliknya, adanya lahan pertanian di suatu daerah hendaknya diikuti dengan dibangunnya bendungan atau waduk di daerah tersebut. “Disinilah perlunya sinkronisasi program diantara dua kementerian tersebut,” kata Mulyadi.

            Jadi, dalam hal ini ada kerja sama atau sinkronisai yang baik antara Ditjen SDA dengan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, sehingga apa yang diharapkan Presiden surplus beras 10 juta ton di tahun 2015 bisa tercapai.

            Senada dengan itu, anggota Fraksi Partai Golkar Hikmat Tomet mengatakan, pertemuan dua Ditjen dalam rapat kali ini sangat penting, mengingat Ditjen SDA dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas yang strategis bagi kepentingan masyarakat banyak. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang belum optimal di Ditjen SDA yang ada kaitannya langsung dengan Kementerian Pertanian dapat diselesaikan.

            Sebagai contoh, bendungan amandit yang sudah berdiri kokoh, tetapi sektor tersier dan sekundernya tidak ada, bahkan sawahnya juga tidak ada. Di kesempatan inilah perlu mencari solusi bersama untuk mengatasi persoalan tersebut.

            Pada kesempatan tersebut, Hikmat juga meminta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian membuat pemetaan khususnya untuk lahan cetak baru maupun lahan yang direhabilitasi. Menurut Hikmat, pemetaan ini penting untuk mengetahui lahan-lahan yang ada di seluruh provinsi, karena jangan sampai ada lahan yang produktif, tapi irigasinya rusak berat.

            Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mochammad Amron mengatakan, luas areal irigasi yang masih memerlukan pembangunan tersier mencapai 118.721 ha. Terbesar pembangunan tersier itu untuk wilayah Maluku sebesar 13.773 ha, kemudian Kalimantan Timur 13.260 ha dan Papua Barat sebesar 13.026 ha.

            Sedang luas areal irigasi yang masih memerlukan pencetakan sawah sebesar 143.244 ha, dengan pencetakan sawah baru terbesar di wilayah Papua Barat sebesar 15.924 ha, Kalimantan Timur 13.260 ha dan Sumatera Selatan 16.000 ha.

            Kementeriannya, kata Amron, akan selalu memberikan dukungan infrastruktur sumber daya air untuk mencapai target peningkatan produksi padi nasional 7% per tahun dalam program ketahanan pangan nasional.

            Sementara Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan, dalam implementasi di lapangan, sinkronisasi ini sangat mudah diucapkan tapi sulit dilakukan mengingat masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda.

            Dalam rangka pencapaian target surplus beras 10 juta ton  tahun 2010 hingga 2015 seperti yang dicanangkan Presiden, tentunya perlu koordinasi antara Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten/Kota bersama dengan Kementerian PU, Dinas PU dan Balai Besar SDA harus seiirng sejalan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sehingga surplus beras 10 juta ton tahun 2010-2015 akan tercapai.

            Gatot mengatakan, salah satu strategi pencapaian surplus beras dapat dicapai dengan cara perluasan areal panen (cetak sawah baru), dimana tahun 2011 luas areal 60 ribu ha, diharapkan tahun 2015 mencapai 300 ribu ha.

            Menurutnya, sekarang ini, dukungan infrastruktur SDA secara totalitas belum optimal dalam perluasan areal maupun peningkatan areal panen. Dari segi pendanaan di sektor ini juga belum maksimal, sehingga dukungan anggaran dari Komisi V DPR sangat diharapkan untuk menunjang program yang telah dicanangkan Presiden. (tt)/foto:iw/parle.